Pandangan Umum Fraksi Persatuan atas Penjelasan Bupati Pangandaran terhadap 7 Raperda

PANGANDARAN JAWA BARAT - Dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur ke hadirat allah swt atas segala limpahan karunianya sehingga kita dapat menghadiri dan mendengarkan pemandangan umum fraksi - fraksi guna mencermati penyampaian penjelasan bupati pangandaran terhadap 7 (tujuh)  buah rancangan peraturan daerah kabupaten pangandaran tahun 2021, " kata Cecep Nurhidayat, saat menyampaian Pandangan Umum Fraksi Persatuan dalam sidang paripurna di gedung paripurna DPRD Pangandaran, Senin 29/11/2021.

Disampaikannya bahwa,  Kami Fraksi Persatuan menyampaikan terimakasih kepada pimpinan rapat yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap tujuh buah Rancangan Peraturan Daerah kabupaten pangandarandan tahun 2021 yaitu :Rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah no 11 tahun 2015 tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa; 

Baca juga: Panitia Khusus VI DPRD Usulkan Raperda Perubahan Susunan Perangkat Daerah untuk Ditetapkan Jadi Perda

Rancangan peraturan daerah tentang desa wisata; rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah; 

Rancangan peraturan daerah tentang perparkiran; 

Baca juga: Tony Rosyid: Top Score, Anies Makin Banjir Relawan

Rancangan peraturan daerah tentang perusahaan umum daerah, Bank Perkreditan Rakyat, Bank Karya Produksi Desa pangandaran; 

Tancangan peraturan daerah tentang perubahan ke empat atas peraturan daerah nomor 31 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten pangandaran; serta 

Baca juga: Pandangan Umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa tentang 7  Raperda Kab Pangandaran Tahun 2021.

Rancangan peraturan daerah tentang retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), " kata Cecep.

Menurutnya, kami Fraksi persatuan telah melakukan pengkajian dan penelitian terhada (tujuh) rancangan peraturan daerah kabupaten pangandaran tersebut, kami fraksi persatuan menyampaikan apresiasi dan menyambut gembira hadirnya 7 (tujuh) buah Rancangan Peraturan Daerah kabupaten pangandaran tahun 2021 yaitu : Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan atas peraturan daerah no 11 tahun 2015 tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa; 

Baca juga: Tony Rosyid: Pendukung Jokowi Mulai Merapat ke Anies

Rancangan peraturan daerah tentang desa wisata; 

Rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah; 

Baca juga: Tony Rosyid: Tanpa Soeharto, PKI Akan Berkuasa di Indonesia

Rancangan peraturan daerah tentang perparkiran; 

Rancangan peraturan daerah tentang Perusahaan Umum Daerah, Bank Perkreditan Rakyat, Bank Karya Produksi Desa pangandaran; 

Rancangan peraturan daerah tentang perubahan ke empat atas peraturan daerah nomor 31 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten pangandaran; serta 

Rancangan peraturan daerah tentang retribusi persetujuan bangunan , kami berharap kepada rekan-rekan yang bertugas dalam penyusunan rancangan peraturan daerah tersebut bekerja dengan prinsip keseriusan, kehati-hatian dan kerja keras harus menjadi perioritas utama, " paparnya.

Lanjut Cecep, sidang paripurna yang berbahagia, dengan demikian, akhirnya kami Fraksi Persatuan menyatakan menerima tujuh buah Rancangan Peraturan Daerah kabupaten pangandarandan tahun 2021 yaitu : 

Baca juga: Warning Giring PSI, Dian Assafri Nassai: Jangan Bikin Gaduh

Rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah no 11 tahun 2015 tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa;

Rancangan peraturan daerah tentang desa wisata;

Rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah;Rancangan peraturan daerah tentang perparkiran;

Rancangan peraturan daerah tentang perusahaan umum daerah, Bank Perkreditan Rakyat, Bank Karya Produksi Desa pangandaran;

Rancangan peraturan daerah tentang perubahan ke empat atas peraturan daerah nomor 31 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten pangandaran; dan

Baca juga: Tony Rosyid: Menggeser Puan, Apa Strategi Ganjar Pranowo?

Rancangan peraturan daerah tentang retribusi persetujuan bangunan gedung. Untuk selanjutnya dibahas pada tahapan berikutnya sesuai peraturan dan mekanisme, " tandasnya.

Demikian, pandangan umum Fraksi Persatuan ini kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. semoga kita tetap pada perjuangan dalam membangun pangandaran dibawah naungan rumah besar umat islam, " sebutnya.

Pangandaran, 29 november 2021,                   Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran

Ketua, H Asikin S.ag                                    Sekretaris, Cecep Nurhidayat S.pd.i ***         (Anton AS)