Pemda Pangandaran Gelar Rakor Kesiapan Menyambut Libur Nataru 2023

PANGANDARAN JAWA BATAR - Pemerintah Kabupaten Pangandran menggelar Rapat Koordinasi Persiapan Natal dan Tahun Baru, bertempat di Aula Setda, Cintakarya Senin, 18 Desember 2023.

Sebagai daerah tujuan wisata tentu saja kenyamanan, keamanan para pengunjung menjadi prioritas utama, untuk itu rakor ini menjadi hal penting dalam gelaran setiap tahunya, apalagi libur Nataru tahun ini  di barengi dengan libur anak sekolah juga pasca vandemi covid 19.

Baca juga: Tony Rosyid: Jika Jakarta Bebas Banjir, Apakah Ibu Kota akan Tetap Pindah?

Rakor sendiri di pimpin langsung oleh Bupati Pangandaran H Jeje Wiradinata,  dihadiri Wakil bupati Pangandaran H Ujang endin Indrawan, Forkopimda, Kapolres Pangandaran, Dandim Pangandaran, sekretaris daerah Dr H Kusdiana MM serta para pejabat terkait lainya.

Dikatakan Bupati Jeje bahwa, rakor ini merupakan persiapan awal dari kegiatan Nataru "Hari ini kita rapat koordinasi persiapan natal dan tahun baru 2023 yang biasanya rangkiannya itu panjang sekali apalagi pada tahun ini bertepatan dengan liburan anak sekolah.

Baca juga: Menko Polhukam Mahfud MD: Pemerintah Revisi UU ITE Agar Tidak Diskriminatif dan Tidak Menjadi Pasal Karet

Pada liburan kali ini terlihat pergerakan wisatawan yang terus meningkat setiap harinya
"Saya pantau pergerakan kunjungan sejak dari kemarin terus naik, saya kira akan padat melebih dari tahun tahun sebelumnya.

Maka dari itu perlu kesiapan yang matang untuk menyambut nataru 2023 ini "Tentu hal ini perlu kesiapan, perlu pengamanan, menyambut umat nasrani melaksanakan ibadah natalnya menjadi kewajiban kita agar mereka bisa melaksanakan ibadahnya dengan baik, juga menjadi kewajiban meyambut wisatawan yang datang ke Pangandaran baik dari lalulintas, ketertiban, keamanan, kenyamanan, ketersedian pangan untuk itu kita melaksanakan Rapat koordinasikan hari ini "katanya",

Baca juga: Pemerintah Terapkan Pengetatan Kegiatan Natal dan Tahun Baru

Menurut Jeje, dalam rakor ini ada beberapa permasalahan yang perlu di bahas diantaranya: lalulintas, kesehatan, kesiapan di tempat wisata, serta ketersediaan bahan pangan 

Untuk permaslahan lalulintas, akan kita  adakan rekayasa lalulintas baik di pusat wisata pantai pangandaran, di jalur utama pangandaran - kalipucang - padaherang serta di daerah lainya

Baca juga: Perang Mafia Tanah, Kementrian ATR/BPN Tingkatkan Kompetensi Majelis Pembina dan Pengawas PPAT

Pada bidang kesehatan dipersiapkannya 442 personil kesehatan selama nataru yang disebar di berbagai titik pos kesehatan yang ada di seluruh wilayah pangandaran.

Didaerah wisata sendiri dipersiapkan berbagai kesiapan sehingga para pengunjung berasa nyaman diantaranya perluasan wilayah kerja balawista, persiapan dan kesigapan personil, antisipasi laka laut dengan menambah rambu rambu keselamatan sekitar pantai , persiapan peralatan keselamatan, monitoring selam.

Baca juga: Petugas Gabungan TNI-Polri dan Intansi Terkait Gelar Razia Operasi Kendarasn Tidak Melakukan Daftar Ulang di Wilayah Kabupayen Pangandaran

Untuk bahan pangan, stok dan fluktuasi harga barang kebutuhan pokok, pada minggu ke 2 desember ini ada beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga yaitu cabe merah, cabe keriting, cabe rawit, bawang merah dan gula pasir curah, sedangkan komoditas yang mengalamo penurunan harga adalah beras premium, tepung terigu curah, daging ayam BR. 

Untuk ketersedian komoditas seperti beras, minyak goreng, telur ayam broiler, daging ayam broiler, daging sapi, gula pasir, bawang merah, bawang putih, cabe rawit dan cabe merah di kabupaten pangandaran masih aman "katanya",

Jeje pun menambahkan permasalahan lainya yang tak kalah penting dan biasa terjadi jelang tahun baru yaitu permasalahan hoax,  
"tahun baru juga suka ada hoax, saya minta ke dinas pariwisata untuk mengantisifasi itu "ujarnya".

Pada kesempatan ini juga diadakan penandatanganan nota kesepakatan bersama antara Kejaksaan negeri ciamis dengan pemerintah kabupaten pangandaran tentang penanganan masalah hukum dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan pengelolaan penyelenggaraan pemerintah yang baik (good governance). (Anton AS)