Masyarakat Pejuang Militan Bogor Gelar Rapat Kerja Penguatan Organisasi Berdayasaing Mandiri

BOGOR - LSM Masyaraka Pejuang Bogor(MPB) menggelar talk show dengan mendatangkan narasumber diantaranya Dr. Wahyu eko direktur RSUD, Dr. Ester kabid yankes dinkes, dr. Ratih kabid BPJS berhubungan dengan kerumahsakitan, Dian kabid dayasos dinsos, Sony disdukcapil.

Baca juga: Polsek Cikakak Monitor Gebyar Gerai Vaksinasi Masyarakat Desa Adat  di Wilayahnya

Rapat kerja ke 2 ini digelar dalam rangka penguatan kapasitas pejuang militan MPB menuju organisasi yang berdayasaing dan mandiri, " kata Ketua Umum MPB Atiek Yulis Setyowati, dalam pidatonya, di acara talk show yang digelar diruang gedung paripurna kantor dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) tegar beriman Cibinong Kabupaten Bogor, Jawa Barat, " Minggu (30/01/2022)

Disampaikannya bahwa, Talkshow MPB ini hanya baru fokus tentang rangkaian bidang kesehatan, yang mana ada satu permintaan kami' yaitu harus segera dibangunnya " *System yang lebih Efektip dan Efisien*. 

Baca juga: Tony Rosyid: Vaksinasi Jadi Syarat Aktivitas Di DKI?

" Lanjut Atik, kan pendaftaran BPJS PBI dan pengalihan BPJS PBI biasanya nunggu berbulan-bulan sampai berkas numpuk, ya itu akibat dari  nunggu tanggal di sekaliguskan.

Misal, berkas yang masuk di Dinsos paling cepat  per bulannya ditunggu sampai tanggal 8, baru dilanjut ke dinkes juga menunggu inputan selesai sampai tanggal 20, setelah itu baru nyebrang ke BPJS, itu akan makan waktu lama', kan masyarakat keburu nunggak BPJS yang akhirnya ada penolakan dengan alasan "premi nunggak, yang mestinya di aturan BPJS tunggakan bisa diendapkan, tapi di Perbub nya diatur harus dilunasi terlebih dahulu" itu kan tidak nyambung, " papar Atik.

Baca juga: Cegah Adanya Permainan, Bareskrim Polri Selidiki Lokasi Karantina PPLN

Kami mohon agar Dinsos juga membangun System yang lebih efektif, yang mana apabila alur berkas sudah masuk ke dinsos, detik itu juga diinput, langsung klik kirim ke dinkes, di dinkes juga diinput langsung klik kirim ke BPJS.

Itu semua kan beres bisa kelar dalam 1 hari kerja". Jangan sampai Birokrasinya kepanjangan dengan tanda tangan ini itu dan ahirnya kan berkas jadi ngendap, tumpukan berkas itulah yang bikin semua tidak beres, " kata Atik.

Baca juga: Ada Hal Menarik Pada Vaksin Booster COVID-19, Yuk Cari Tahu!

Menurutnya, kami MPB bersama para pejuang pendampingan, jika ada masyarakat yang mengurus BPJS, atau Jamkesda, kami bawa semua administrasi mulai dari, Rt, Rw, desa, kecamatan, langsing diserahkan ke dinsos' selebihnya dinsos dan dinkes yang menyelesaikannya" namun kenyataan setelah berkas masukpun ternyata masih saja ada kendala." Ya belum aktiflah.

Jika Jamkesda juga tidak tuntas, karena sudah pernah dipakai padahal si pasen baru pulang beberapa hari di rumahnya, akan tetapi sipasen tersebut ngedrop lagi yang ahirnnya harus dirawat lagi" Maka, kasus tersebut kami serahkan ke dinkes untuk dituntaskan", Semestinya, semua biaya Rumah Sakit untuk warga yang tidak mampu menjadi tanggung jawab Pemda ( Dinsos dan dinkes), nah seharusnya itulah rangkaian administrasinya.

Baca juga: Polsek Kalipucang Monitoring Vaksinasi Anak 6-11 Tahun di SDN3 Pamotan

Atiek menambahkan, kami mohon agar di Dinsos pun segera dibangun System' yang mana apabila alur berkas sudah masuk ke dinsos, di detik itu juga harus diinput, langsung klik kirim ke dinkes, di dinkes juga diinput langsung klik kirim ke BPJS.

Sebenarnya, tambah Atik, apabila semua itu dilaksanaka dengan profesional, proses itu kan 1 hari bisa kelar dan beres. Itu birokrasinya yang kepanjangan dengan tanda tangan ini dan itu hingga berkas ngendap ahinya kan numpuk, itulah yang bikin semua tidak beres, " paparnya.

Ditempat yang sama Kepala Bidang Yankes Dinkes Kabupaten Bogor Dr Ester dalam sambutannya mengatakan, Kiprah Lembaga Swadaya Masyarakat Pejuang Bogor (MPB) manfaatnya cukup besar" sebagai sosial control dalam membantu pemerintah dilapangan saat menangani masyarakat miskin cukup dirasakan.

Tambah Ester, kami apresiasi sekali dan terimakasih kepada para relawan MPB yang telah membantu masyarakat miskin." Terkait masukan masukan juga solusi yang diberikan kepada kami, itu semua kami tampung dan secepatnya dibawa dalam rapat pimpinan kedinasan dan stekholder pemkab, terutama dengan dewan dan sekda sehingga nantinya bisa terbangun system yang efektip dan efisien.

Tidak hanya yang berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, tapi juga hal lain seperti CSR, BPJS, Lingkungan, Perlindungan Anak dan sosial lainnya, " kata Ester.

Baca juga: Varian Omicron Merajalela, Kasus Covid-19 Meningkat

(Muhamad Janwar/Cawang)