Kami Fraksi Kerja Sepakat Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023 Dibahas pada Tahapan Selanjutnya

PANGANDARAN JAWA BARAT - Untuk 
kelancaran pembangunan di Kabupaten Pangandaran, kami Fraksi Kerja DPRD Kabupaten Pangandaran  menyepakati bahwa rancangan peraturan daerah tentang 
pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan 
belanja daerah (APBD) kabupaten pangandaran tahun anggaran 2023 ini 
untuk dibahas pada tahapan selanjutnya.

Baca juga: Pansus VI Mengusulkan Raperda Perubahan atas Perda Nomor 11 Tahun 2015 tentang Desa Wisata, Pencalonan Pemilihan Pengangkatan Pelantikan Pemberhentian Kepala Desa untuk Ditetapkan Menjadi Perda

Demikian dikatakan Diah Retu Badraeni saat menyampaikan pandangan umum Fraksi kerja atas
penjelasan Bupati Pangandaran terhadap Rancangan Peraturan 
Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran 
tahun Anggaran 2023, bertempat di gedung Paripurna DPRD Pangandaran, Senin (01/07/2024).

Disampaikannya bahwa,  
Sidang Paripurna yang kami hormati,
tantangan dimasa depan semakin berat. Berbagai persoalan seputar ekonomi, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan 
merupakan core permasalahan yang selalu ada dan saling 
berkaitan. 

Baca juga: Tony Rosyid: Demokrasi Makin Buram di Pemilu Serentak 2024

Setelah mendengarkan aspirasi rakyat serta melihat kondisi riil di lapangan sebelum membuat kebijakan secara berkala adalah suatu keniscayaan. Terlebih saat ini kami menyoroti maraknya 
kasus Judi Online di kabupaten pangandaran harus menjadi 
perhatian khusus. apalagi pelakunya menyeret beberapa oknum ASN yang menimbulkan kerugian besar bukan hanya untuk daerah 
tetapi negara. Kami berharap Pemerintah Daerah mampu menindak 
tegas kasus tersebut hingga ke akar permasalahannya. 

Sidang Paripurna yang kami hormati,
selanjutnya kami sampaikan selamat atas selesainya laporan keuangan Pemerintah Daerah yang telah diaudit oleh BPK-RI dan mendapat predikat Opini Wajar dengan Pengecualian 
(WDP). Walaupun capaian tersebut tidak seperti tahun-tahun 
sebelumnya, tapi kami berharap pemerintah daerah selalu 
berupaya untuk terus melakukan perbaikan diseluruh aspek, salah 
satunya mampu meningkatkan PAD dari sektor pajak, serta fokus 
menunaikan tugas-tugas dan kewajiban dalam membangun daerah 
sebagai prioritas utama. 
Kami siap mendampingi setiap proses 
mulai dari perencanaan hingga hadir dalam pengawasan untuk 
setiap peraturan yang diimplementasikan "ujarnya".

Baca juga: Tony Rosyid: Kudeta Demokrat, Harga Diri SBY Dan Keluarga Dipertaruhkan

Tambah Diah, sidang paripurna yang kami hormati, demikianlah Pandangan Umum Fraksi Kerja (Keadilan Indonesia Raya) DPRD Kabupaten Pangandaran atas penjelasan Bupati pangandaran terhadap penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran 
Pendapatn dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran tahun 
anggaran 2023.

Maka dari itu, untuk 
kelancaran pembangunan di Kabupaten pangandaran, kami 
menyepakati bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang 
pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatn dan 
Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran tahun anggaran 2023 ini 
untuk dibahas pada tahapan selanjutnya. 

Baca juga: Pandangan Umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa tentang 7  Raperda Kab Pangandaran Tahun 2021.

semoga allah swt 
senantiasa memberikan keberkahan kepada para pemimpin dan 
warga pangandaran, serta kedepanya pemerintah kabupaten 
pangandaran mampu meningkatkan kinerja penyelenggaraan 
pemerintahan daerah ke arah yang lebih baik lagi sesuai dengan 
Visi dan Misi. Aamiin "katanya". 

Pangandaran, 01 juli 2024
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran
Fraksi Kerja (Keadilan Indonesia Raya).

Baca juga: Pandangan Umum Fraksi Kerja tentang 7 Raperda Kab. Pangandaran Tahun 2021

H. Endang Ahmad Hidayat(Ketua)
Farsum Darmawanto, SE., MM (Sekertaris).
(Anton AS)