JDIH DPRD Kabupaten Pangandaran Raih Peringkat Nasional TERBAIK Ke-1 Tahun 2024

PANGANDARAN JAWA BARAT - Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) DPRD Kabupaten Pangandaran, kembali meraih peringkat TERBAIK Ke - 1 kategori JDIHN Award Sekretariat DPRD Kabupaten Tahun 2024 

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPHN Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana. S.H., M.Hum yang diterima langsung oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Pangandaran Drs. Heri Gustari., M.Si di Ball Room Hotel Aston Kartika Jakarta  , Jln Kiyai Tapa Grogol Jakarta Pusat, Kamis, (22/08/2024).

Baca juga: Pemilik Tempuh Jalur Hukum Setelah Satpol PP Tutup Sepihak Usaha Peternakan

Rapat koordinasi nasional dalam rangka pertemuan nasional anggota JDIHN seluruh Indonesia dan penganugerahan JDIHN Award di hadiri oleh seluruh anggota JDIH yang telah terintegrasi dengan JDIHN, sebanyak 1034 anggota JDIHN dengan 13 kategori, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM seluruh indonesia dan lembaga lain.

Sekretaris DPRD Kabupaten Pangandaran Drs. Heri Gustari, M.Si. menyampaikan, JDIH DPRD Kabupaten Pangandaran meraih  penghargaan  Terbaik ke 1 untuk yang kedua kalinya, yaitu di Tahun 2023 dan sekarang Tahun 2024.

Baca juga: Propaganda LGBT Kian Masif, Bukhori Yusuf Dorong Pengesahan RUU KUHP

 "Alhamdulilah kita dapat mempertahankan prestasi ini, walaupun kompetisi sangat ketat karena diikuti oleh seluruh sekretariat DPRD se Indonesia, hal ini cukup berat dalam mempertahankan prestasi ini "katanya".

Menurut Heri, sampai saat ini masih dapat mempertahankannya, dengan terus membuat inovasi-inovasi penunjang layanan JDIH dan penguatan sistem keamanan Web JDIH serta memenuhi beberapa standar pengelolaan JDIH sesuai arahan dari BPHN.

Baca juga: Gugatan Mahasiswa UKI Ditolak oleh MK

"Kita tetap exsis mengelola JDIH DPRD Kabupaten Pangandaran "ucapnta".

BPHN selaku pembina menyelenggarakan JDIHN AWARD dengan beberapa tahapan dan mekanisme penilaian yang di targetkan tentu harus dilaksanakan oleh seluruh anggota yang telah terintegrasi. Pemberian Anugerah ini sebagai bentuk apresiasi dan pengakuan atas kinerja dalam mengelola JDIH.

Baca juga: Empat Warga Jadli Tersangka Akibat Aniyaya Maling Motor

"Mempertahankan prestasi tentu merupakan hal yang tidak gampang, perlu dedikasi dan kerja keras yang luar biasa, di dukung dengan team work yang kompak dan solid "ujarnya".

Dalam sambutannya, Kepala BPHN Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana. S.H., M.Hum menyampaikan, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum merupakan sarana membangun hukum nasional sebagai perekat dalam pemersatu bangsa melalui transformasi digital, dengan slogan Satu Data Untuk Semua "katanya".

Baca juga: Direktur SA Institut Dukung Penghentian Kasus Nurhayati Sesuai Mekanisme Hukum

Pimpinan sementara DPRD Kabupaten Pangandaran Asep Noordin.H.M.M menyampaikan tanggapan terkait penganugerahan 
JDIHN Award yang merupakan prasarana pembinaan bidang hukum dalam menghadapi tantangan problematik hukum.

"Apalagi saat ini sedang dalam menghadapi tahun politik yang di mungkinkan banyak permasalahanp hukum yang perlu di selesaikan "katanya".

JDIH DPRD Kabupaten Pangandaran ini berisi informasi terkait regulasi meliputi Peraturan Daerah, Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, mulai dari penyusunan Propemperda, Naskah Akadamik, pembahasan Raperda sampai penetapannya, risalah rapat pembahasan raperda, agenda kegiatan DPRD, serta kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD dalam pembentukan produk hukum daerah.

Selanjutnya setiap produk hukum yang sudah tersusun di Web JDIH, sudah memiliki Abstrak, sehingga masyarakat, Pimpinan dan anggota DPRD serta yang lainnya dapat mengetahui lebih cepat isi dari produk hukum dan yang lainnya, dan lebih mudah dengan  mengakses website JDIH DPRD Kabupaten Pangandaran.

"Dengan demikian tentu lebih mempercepat pemahaman terhadap produk hukum yang ingin kita ketahui "ucapnya".

Baca juga: Polres Ciamis Patroli Pengamanan Kawasan di Objek Wisata Pantai Pangandaran

Menurut Asep Noordin, pelaksanaan JDIHN Award tingkat Nasional merupakan dukungan untuk implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi  dan Informasi Hukum Nasional, dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

"Perpres tersebut mengamanatkan agar JDIH dapat menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi di berbagai instansi pemerintah maupun instansi lainnya "ujarnya".
(Anton AS)